JAKARTA – Sampai detik ini upaya pencarian terhadap lima wartawan yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda masih terus dilakukan.

Berdasarkan informasi, kelima wartawan tersebut hilang kontak sejak Senin, 7 September 2026 ketika berlayar menggunakan kapal untuk mendokumentasikan aktivitas erupsi GAK tersebut.

Kaitannya dengan pemaksimalan pencarian tersebut, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia meminta kepada seluruh unsur terkait agar terus meningkatkan koordinasi dan memperluas upaya pencarian agar segera mengetahui keberadaan pasti kelima jurnalis tersebut. 

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail mengatakan bahwa kondisi geografis Selat Sunda dan aktivitas GAK memerlukan respons cepat dan terkoordinasi, serta perlu melibatkan segala sumber daya yang memungkinkan.

*Butuh Atensi Khusus Gubernur Banten*

Dalam pernyataannya, Yakub menilai pencarian kelima pewarta tersebut tidak bisa dimaknai sebatas urusan teknis pencarian dan pertolongan, melainkan menyangkut kepentingan kemanusiaan serta keselamatan setiap warga negara yang beraktivitas di wilayah perairan dan kawasan sekitar Banten.

Demikian, kata dia, IMO-Indonesia mendesak Gubernur Banten Andra Soni untuk memberikan atensi lebih atas proses pencarian yang sedang berlangsung. 

Hal itu menurut Yakub, dikarenakan posisi Banten yang secara geografis berhadapan langsung dengan kawasan Selat Sunda yang membuat pemerintah daerah memiliki kepentingan kuat untuk memastikan keselamatan masyarakat yang berada atau beraktivitas di kawasan tersebut.

“Atas pertimbangan tersebut, Gubernur Banten perlu untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini," kata Yakub di Sekretariat IMO- Indonesia, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/9/2026). 

Ia menambahkan bahwa pemberian atensi khusus tersebut bukan berarti mengambil alih kewenangan Basarnas, TNI, Polri, ataupun instansi teknis terkait lainnya.

"Akan tetapi, upaya tersebut semata memastikan bahwa seluruh unsur di wilayah Banten dapat bergerak dan memberikan dukungan secara optimal," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa kepala daerah memiliki fungsi penting dalam menggerakkan koordinasi pemerintahan daerah sekaligus mengoptimalkan perangkat daerah untuk agenda tertentu yang sifatnya mendesak dan penting.

"Termasuk dalam hal ini memiliki kapasitas dalam menjembatani komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan ketika terjadi situasi yang menyangkut keselamatan masyarakat," tandasnya.

*Perkuat Koordinasi dan Berbagai Dukungan Operasi Pencarian*

Sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, maka IMO-Indonesia juga meminta Pemerintah Provinsi Banten agar membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan mitra terkait.

"Seperti dengan Basarnas, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota terkait, atau juga dengan unsur masyarakat setempat," terangnya.

Menurutnya, karakteristik pencarian di wilayah laut tidak bisa dilakukan secara sektoral dan sporadis.

"Sebaliknya, ia membutuhkan dukungan lintas sektor yang komunikatif dan koordinatif. Informasi dari masyarakat pesisir dan nelayan, sebagai contoh, sangat membantu dalam memperluas pemantauan terhadap kemungkinan lokasi terakhir kapal maupun keberadaan para korban," paparnya.

Berikutnya, kata dia, hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar seluruh potensi yang tersedia dapat disatukan dan dioptimalkan. 

"Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat menjadi salah satu simpul koordinasi penting dan strategis dalam memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian yang secara otoritatif dipimpin oleh lembaga yang memiliki mandat yang jelas dan kuat," pungkasnya.***