Gardametro.com | PEKANBARU -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Zulfi Mursal, SH menyampaikan kekecewaannya kepada Syamsuar selaku Gubernur Riau. Ia menilai Kebijakan Gubernur Riau, Syamsuar dalam menggunakan anggaran tidak berazaskan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pasalnya di tengah pemerintah pusat yang sedang berhemat lantaran kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk.

"Pemerintah daerah, justru membelanjakan duit rakyat yang bahkan tak ada gunanya untuk kesejahteraan rakyat " tukas Zulfi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna pada, Senin (26/9/2022).

Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, didampingi Wakil Ketua DPRD, Syafaruddin Poti, dan dihadiri oleh anggota DPRD Riau lainnya.

Dalam membacakan pandangan umum terkait Ranperda APBD-P 2022 itu. Pada poin ke-7 dia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini, alokasi anggaran program infrastruktur jalan dan jembatan masih cukup kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun anehnya lagi, tambah Zulfi, Pemerintah Provinsi Riau justru mampu menganggarkan untuk program infrastruktur yang tidak prioritas dan bukan menjadi kewenangannya. Contohnya kata dia Pemprov Riau membangun gedung buat instansi vertikal dan bahkan sekalian dengan meubilernya yang seharusnya kewenangan pemerintah pusat.

Yang dimaksud dengan pembangunan gedung dan perkantoran lembaga vertikal tersebut di antaranya adalah :
1. Markas Komando Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau di Jalan Patimura Pekanbaru, kemudian Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

2. Markas Komando Resor Militer (Makorem) 031/Wira Bima di Jalan Mayor Ali Rasyid, Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

Semua lembaga vertikal tersebut menggunakan duit "jajan" orang Riau melaui APBD dalam bentuk hibah dari Pemerintah Provinsi Riau.

Namun ironisnya lagi, "Pemprov Riau tak mampu menganggarkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawabnya dan sangat dibutuhkan rakyat", tegas Zulfi.

"Dalam perubahan APBD ini, Fraksi PAN melihat masih ada juga kebutuhan instansi vertikal tersebut yang diakomodir. Semisal pengadaan videotron di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk kepolisian sebesar Rp.2,9 milyar yang dipandang mubazir " kata Zulfi.

Belum lagi tambah Zulfi, pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Biro Umum senilai Rp.25 Milyar.*jhn